Bupati Kukar Pimpin Pelantikan 3.870 P3K, Siapkan Solusi untuk Tenaga TMS

Mediabersama.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencapai tonggak sejarah baru dalam reformasi birokrasi dengan melantik secara resmi 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari total 5.776 peserta seleksi. Acara pelantikan massal yang digelar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong pada Senin (26/5/2025) pagi ini menjadi salah satu pengangkatan P3K terbesar dalam sejarah daerah tersebut.

Bupati Kukar Edi Damansyah secara langsung memimpin prosesi pelantikan yang dihadiri ribuan tenaga kerja non-ASN yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian. Dalam sambutannya, Edi menegaskan bahwa momen ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab baru. “Hari ini kita buka babak baru pengabdian untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kukar,” ujar Edi di hadapan peserta upacara.

Dari total peserta seleksi, masih terdapat sekitar 1.300 orang yang sedang menyelesaikan proses administratif dan akan dilantik pada gelombang kedua. Sementara itu, 990 peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi perhatian khusus Pemkab. “Kami sedang merumuskan solusi kebijakan yang adil dan sesuai regulasi, termasuk opsi penempatan melalui mekanisme outsourcing,” jelas Edi.

Sistem pengelolaan P3K di Kukar akan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan evaluasi kinerja tahunan sebagai dasar perpanjangan kontrak, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan birokrasi profesional sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Dari sisi anggaran, belanja pegawai di Kukar saat ini mencapai 23,44% dari total APBD 2025 sebesar Rp11,66 triliun. Edi menekankan pentingnya menjaga rasio belanja pegawai di bawah ambang batas 30% agar tidak mengganggu pembangunan. “Kami harus bijak mengelola anggaran tanpa mengorbankan hak para tenaga kerja,” tegasnya.

Pelantikan massal ini merupakan implementasi dari komitmen Pemkab Kukar dalam menata sistem kepegawaian secara bertahap dan transparan. Melalui forum dialog dengan serikat pekerja dan tenaga honorer, pemerintah daerah terus mengupayakan solusi terbaik bagi semua pihak.

“Prinsip kami jelas: keadilan, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan fiskal harus berjalan seimbang,” pungkas Bupati Edi menutup sambutannya. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan profesional dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kukar. (*)