(Hasil orang bertani di sini hanya bisa diistilahkan enak saja. Kalau dihitung-hitung secara mendetail, dari bibit, pupuk dan tenaga kerjanya, ya tidak sepadan. Maka, orang bertani dapat diibaratkan daripada tidak bekerja. Jadi dari biaya produksi sampai panen tidak dapat untung.)

Demikianlah ungkapan seorang perempuan petani Gunung Kidul pada suatu sore di sela-sela waktu berbenah hendak pulang. Bekerja dari pagi hari hingga menjelang petang, dirinya tidak mengeluh dengan hasilnya yang terkesan minim. Pekerjaan tersebut seolah sudah menjadi pilihannya yang paling rasional. Kecintaannya terhadap bumi pertanian mungkin sebanding dengan kesetiaanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya. Dirawatnya lahan tersebut, dipupuk supaya pertumbuhannya tidak cacat, disiangi agar aman dari berbagai gangguan. Saat panen tiba dia pun menyambutnya dengan suka cita.

Sederet proses yang dijalani perempuan sekilas mengisaratkan bahwa selama ini perempuan petani tidak pernah merasa kekurangan yang berarti. Sekilas, istilah ”kepenak” (enak) yang diungkapkannya menegaskan bahwa hidup perempuan petani telah menemui konsekuesi logis yang positif atas pilihannya. Namun jika dirunut pada kalimat berikutnya, bahwa ada ketidaksepadanan antara produksi dan keuntungan maka penting untuk dipertanyakan, ”apakah perempuan petani benar-benar memilih?”. Apalagi dalam situasi sekarang saat harga-harga terancam melonjak akibat kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sejarah kedekatan perempuan dengan alam telah berhasil dipetakan oleh Engles yang kemudian diamini Soekarno dalam Sarinah. Disebutkan bahwa perempuan memiliki jasa besar terhadap kemanusiaan karena berhasil menemukan metode bercocok tanam. Hal yang hingga kini imenjadi tiang penghidupan bagi manusia di muka bumi akhirnya menempatkan perempuan sebagai pekerja pertanian pertama. Karenanya, tidak ada alasan yang masuk akal untuk meminggirkan perempuan dari sektor agraris yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan.

Namun, pandangan optimis tersebut merentang jarak yang jauh tatkala logika produksi merujuk pada nilai-nilai patriarkhi dan kapitalisme. Perempuan yang semula menjadi subjek menjadi tergusur posisinya karena mekanisme pertanian berajak pada skema pertukaran. Kemudian muncul juga konstruksi bahwa segala hal yang diproduksi sendiri dan dihasilkan secara lokal tidak dikategorikan sebagai aktivitas produksi. Hasil ciptaan mesin yang sempurna dan tanpa cacatlah yang mempunyai nilai lebih. Kemajuan teknologi akhirnya menjadi syarat untuk percepatan produksi pertanian yang tidak selaras dengan kapasitas sumberdaya manusia. Petani justru menjadi buruh di atas tanah garapannya. Dinamika pertanian tidak lagi di bawah otoritas petani, tetapi pada tangan penguasa pemilik modal. Kebijakan tanah menjadi terpusat dan mengikis habis ruang-ruang untuk melakukan negosiasi hak-hak petani atas kepemilikan tanah maupun hasil bumi. Pembangunan yang masuk dalam gagasan inipun tak lebih dari konsep kolonial, proyek pemerasan.

Sementara itu pekerjaan perempuan membentuk pemikiran perempuan dan ”sifat” alamiah perempuan, sementara kapitalisme adalah suatu sistem hubungan kekuasaan dan juga hubungan pertukaran. Kapitalisme adalah suatu sistem hubungan pertukaran. Segala sesuatu dijadikan komoditas dan dihargakan. Demikian pula dalam hubungan kekuasaan. Karenanya, penindasan terhadap perempuan dalam aspek apapun berkaitan erat dengan merasuknya kapitalisme.

Dalam kehidupan sosial perempuan mengalami banyak hambatan. Publik cenderung tidak mengakui keberadaan perempuan secara proposional. Keterlibatan mereka akhirnya tereduksi dalam struktur patriarkhi yang menempatkannya sebagai objek ”liyan”. Kapitalisme memanfaatkan kondisi itu untuk mengeksploitasi sekaligus mendiskriminasi perempuan, termasuk perempuan petani. Identitas perempuan dalam struktur produksi cenderung diciptakan, diarahkan hingga dikendalikan. Itu artinya kapitalisme adalah ancaman nyata bagi perempuan.

Demikian kondisi yang terjadi. Perempuan petani semakin tergusur dari hak-haknya untuk memperoleh upah layak. Keberadaan perempuan sebagai petani membuka peluang bagi merasuknya sistem penindasan berstruktur. Perempuan petani akan semakin menjerit dengan berbagai kebijakan Negara yang tidak pro-rakyat. Itulah sebabnya pilihan perempuan menjadi seorang petani perlu disertai dengan kesadaran kritis. Pilihan tersebut tidak bisa hanya berhenti pada kondisi mekanis yang berujung kepasrahan, melainkan terus berupaya, berproses untuk memperjuangkan hak-haknya yang dirampas untuk mencapai derajat keadilan yang sepantasnya disandang.[end]

 

Desintha Dwi Asriani, pemerhati perempuan tinggal di Yogyakarta, Kontributor Mediabersama.com.